Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu Soroti Dugaan Pelanggaran Etika Oknum Kepala SPPG

Lebak– Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika dan integritas yang melibatkan seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lebak.

Desakan tersebut muncul setelah beredarnya informasi dan dokumentasi percakapan yang mengindikasikan dugaan perilaku pribadi yang dinilai tidak sejalan dengan standar etika dan keteladanan seorang aparatur yang diberikan amanah dalam menjalankan program strategis pemerintah.

Ketua Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu, Nur Alamsyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Tim Satgas BGN Kabupaten Lebak untuk meminta penjelasan serta mendorong tindak lanjut atas persoalan tersebut.

Namun, menurut Nur Alamsyah, jawaban yang diterima dalam konsultasi tersebut masih bersifat normatif dan belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemeriksaan, pertanggungjawaban, maupun langkah konkret yang akan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami sudah melakukan konsultasi dengan Tim Satgas BGN Lebak. Namun, jawaban yang kami terima masih normatif. Padahal, persoalan ini membutuhkan kejelasan tindak lanjut, bukan sekadar penjelasan umum. Kami ingin mengetahui apakah laporan ini akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi atau justru dibiarkan tanpa kepastian,” ujar Nur Alamsyah.

Menurutnya, Kepala SPPG bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program pelayanan publik, pengelolaan operasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Oleh karena itu, setiap individu yang diberikan amanah oleh negara harus mampu menjaga integritas, profesionalisme, dan keteladanan, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun perilaku yang dapat berdampak terhadap citra institusi.

Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menegaskan bahwa desakan pemeriksaan tersebut memiliki landasan regulasi yang perlu menjadi perhatian serius BGN.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi landasan tata kelola penyelenggaraan program MBG.

Kedua, Keputusan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengawasan Program MBG, yang menjadi salah satu pedoman pengawasan pelaksanaan program.

Ketiga, Keputusan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pemantauan dan Pengawasan Daerah Program MBG**, yang menjadi dasar pembentukan tim pengawasan di daerah.

Keempat, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63428 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BGN, tertanggal 22 April 2026.

Keputusan tersebut mengatur mekanisme penegakan disiplin ASN di lingkungan BGN, termasuk pemeriksaan dugaan pelanggaran, pembentukan tim pemeriksa, kewenangan pejabat yang berwenang menghukum, serta proses penjatuhan hukuman disiplin.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK juga mengatur kewajiban penegakan disiplin terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Nur Alamsyah menilai, keberadaan regulasi tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi BGN dalam memastikan setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan mendapatkan penanganan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

“Jangan sampai BGN memiliki berbagai regulasi tentang pengawasan dan penegakan disiplin, tetapi ketika muncul persoalan yang menyangkut integritas personelnya, tindak lanjutnya justru tidak jelas. Regulasi harus dijalankan, bukan hanya dijadikan dokumen administratif,” tegasnya.

Lima Tuntutan

Atas dasar persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Badan Gizi Nasional:

1. Mendesak Kepala Badan Gizi Nasional untuk memerintahkan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Kepala SPPG di Kabupaten Lebak.
2. Mendesak Inspektorat Utama BGN dan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme penegakan disiplin ASN di lingkungan BGN.
3. Meminta Tim Satgas BGN Kabupaten Lebak memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut konsultasi dan laporan yang telah disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu.
4. Mendesak BGN mengevaluasi integritas dan kelayakan jabatan Kepala SPPG yang bersangkutan. Apabila dugaan pelanggaran terbukti dan memenuhi ketentuan, BGN harus memberikan sanksi tegas, termasuk pencopotan dari jabatan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
5. Mendesak BGN memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap seluruh personel SPPG agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berorientasi pada target program, tetapi juga menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab publik.

Mahasiswa Terus Mengawal

Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menegaskan bahwa persoalan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi kehidupan pribadi seseorang. Namun, ketika terdapat dugaan perilaku yang berpotensi berkaitan dengan standar etik dan integritas aparatur, institusi yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara objektif.

Aliansi juga menekankan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang sah dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan.

“Kami tidak sedang mencari sensasi ataupun menghakimi seseorang. Kami sedang menjalankan fungsi kontrol sosial mahasiswa. Ketika ada dugaan persoalan integritas yang melibatkan pejabat pelaksana program negara, maka BGN harus hadir memberikan kepastian. Jangan biarkan persoalan ini berhenti pada jawaban normatif,” tutup Nur Alamsyah.

Aliansi Mahasiswa Lebak Bersatu menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya respons resmi dari Badan Gizi Nasional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Hingga berita ini diterbitkan redaksi masih terus berupaya meminta konfirmasi dari sejumlah pihak terkait. (*)